Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, didampingi wakil ketua I, H. Benny Siswanto, S.Sos, serta Anggota DPRD Kab. Barito Utara lainnya dan dihadiri oleh Pj. Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, SE., M.P.A, Sekretaris Daerah Barito Utara, Drs. Muhlis, sejumlah unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah Barito Utara, dan undangan terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Rapat Paripurna ini kita laksanakan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap perjuangan para pahlawan bangsa. Tema HUT RI tahun ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kedaulatan negara, serta berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” ujarnya.
Acara diawali dengan pembukaan Rapat Paripurna, dilanjutkan dengan pemutaran dan penyimakan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Dalam Pidato tersebut, Presiden memaparkan capaian pembangunan nasional, arah kebijakan strategis pemerintah, serta pesan-pesan persatuan dan gotong royong untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kemudian Acara di tutup dengan Pembacaan Doa.
- Penulis : Irma
- Redaktur : D10N
- Foto : anglerbarito
- Penulis : Henny
- Redaktur : D10N
- Foto : Jonny
Rakor dipimpin langsung Pj. Bupati Barito Utara, Indra Gunawan dan dihadiri berbagai pihak termasuk Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, SP, M.M.
Rakor diselenggarakan menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri Nomor : B-1771/DN.00.03/7/2025.
Surat tersebut perihal pemberitahuan rencana kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi dengan pembahasan “Kesiapan Penyelenggaraan PSU di Kabupaten Barito Utara”.
Henny Rosgiaty Rusli sebagai anggota dewan yang mewakili masyarakat meminta KPU dan Pemkab Barito Utara aktif melakukan sosialisasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) kepada masyarakat.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan kembali pemahaman yang baik mengenai PSU di Barito Utara khususnya wilayah yang sulit di jangkau,” kata politisi senior PDI Perjuangan ini.
Henny Rosgiaty juga berharap pelaksanaan PSU nantinya berjalan dengan aman dan lancar. Ia juga mengapresiasi kesiapan KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI untuk pelaksanaan PSU di Barito Utara.
”Atas nama masyarakat Barito Utara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kesiapan pelaksaan PSU di Barito Utara,” kata dia.
Asisten Deputi Koordinator Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, S.E., dalam paparannya menyampaikan tugas Kemenko Polkam dalam percepatan penyelesaian isu strategis lintas sektor melalui pembentukan 9 desk koordinasi, 2 satuan tugas (satgas), dan 1 kelompok kerja (pokja).
Haryadi juga menyoroti perkembangan Pilkada Serentak 2024, indikator keberhasilan pelaksanaan, serta hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan PSU.
“Kami memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak dapat berjalan aman dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan memaparkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan PSU.
Dukungan tersebut meliputi Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, Penyediaan sarana ruangan bagi sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS.
Pelaksanaan sosialisasi regulasi Pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kelancaran distribusi logistik.
Pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lainnya, termasuk dukungan anggaran, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta layanan kesehatan.
Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Siska Dewi Lestari menyampaikan kesiapan pihaknya dalam menyukseskan PSU Barito Utara.
Ia memaparkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Barito Utara tahun 2024 sebanyak 114.980 pemilih, dengan jumlah TPS sebanyak 270.
Pembentukan badan Ad Hoc PSU mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan total personel Ad hoc mencapai 3.120 orang.
Siska Dewi juga menyoroti kebutuhan anggaran, logistik, serta tahapan tata kelola logistik hingga rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan tingkat kabupaten.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa Syahbubakar juga menyampaikan kesiapan Bawaslu dalam pengawasan PSU Barito Utara.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain Bimtek Panwaslu Kecamatan (18 Juni 2025, 27 peserta). Pelantikan dan Bimtek Panwaslu Kelurahan/Desa (28–29 Juni 2025, 103 peserta).
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui Forum Diskusi Warga di Kelurahan Lanjas (5 Juli 2025, 25 peserta) Pengawasan Melekat Tahapan Kampanye (19 Juni–2 Agustus 2025) Penugasan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).
Sementara itu, Wakapolres Barito Utara, Kompol Krisistya Artantyo, S.I.K., mewakili Kapolres, memaparkan kesiapan jajaran kepolisian dalam memfasilitasi pengamanan dan memetakan potensi kerawanan pada seluruh tahapan PSU di wilayah Kabupaten Barito Utara, termasuk pemetaan lokasi rawan, pola pengamanan, serta data kesiapan sarana dan prasarana. (x)
- Penulis : D10N
- Redaktur : D10N
- Foto : anglerbarito
Ratusan keluarga jamaah, tokoh agama, serta masyarakat turut hadir menyambut kedatangan 123 jamaah haji Barito Utara yang tergabung dalam Kloter 5 bersama jamaah dari Barito Timur, Kapuas, Seruyan, dan Katingan.
“Alhamdulillah, saudara-saudara kita telah kembali dengan selamat. Selama menunaikan ibadah haji, mereka diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT, sehingga seluruh rukun dan kewajiban haji dapat dijalankan dengan baik,” ujar Pj Bupati Indra Gunawan dalam sambutannya.
Indra Gunawan juga menyampaikan harapannya agar pengalaman spiritual yang luar biasa selama di Tanah Suci dapat membawa perubahan positif bagi para jamaah dan menjadi teladan bagi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Tidak lupa, Pj. Bupati menyampaikan permohonan maaf jika selama proses keberangkatan hingga penyambutan masih terdapat kekurangan dalam pelayanan. “Kami terus berupaya memberikan yang terbaik, dan akan menjadikan masukan sebagai bahan evaluasi untuk tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.
Ketua Rombongan Haji Barito Utara, H Adi Hariadi, dalam laporannya menyebutkan bahwa seluruh jamaah haji yang berangkat pada musim haji tahun ini telah kembali dalam keadaan sehat dan lengkap. “Jumlah jamaah yang berangkat dan kembali tetap sebanyak 123 orang. Ini adalah nikmat dan karunia yang patut kita syukuri bersama,” ungkapnya.
Acara penyambutan ditutup dengan doa bersama, sebagai ungkapan syukur atas kelancaran perjalanan ibadah haji serta harapan agar para jamaah mendapat predikat haji yang mabrur.
- Penulis : Henny
- Redaktur : D10N
- Foto : Alam
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah digelar pada 14 April 2025 lalu, yang membahas keluhan masyarakat pemilik lahan terkait belum adanya kejelasan kompensasi dari pihak perusahaan.
Pertemuan lapangan dimulai pukul 10.00 WIB dan dipimpin oleh anggota DPRD Hasrat, S.Ag. Hadir dalam pertemuan tersebut Camat Lahei Barat Adi Suwarman, S.STP., M.Si., perwakilan Polres Barito Utara AKP Erik Andersen, S.T.K., S.I.K., M.H., perwakilan masyarakat pemilik lahan Jumadi, serta sejumlah tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Hasrat, S.Ag. menyayangkan ketidakhadiran pihak PT. PADAIDI–PT. KDC yang dinilai mengabaikan upaya penyelesaian yang tengah di fasilitasi DPRD Kab. Barito Utara. Ia menyoroti bahwa lahan milik masyarakat An. Jumadi (anak dari Bapak Sukur) telah digarap oleh perusahaan tanpa pemberitahuan atau persetujuan pemilik sah. Kami sangat menyayangkan tindakan perusahaan yang langsung membeli dan menggarap lahan hanya berdasarkan penyerahan SKT dari pihak lain tanpa klarifikasi kepada pemilik yang sah. Ini berpotensi menimbulkan konflik dimasyarakat, tegas Hasrat. Ia menambahkan “Kami akan membawa permasalahan ini ke Kementerian ESDM di Jakarta, sebagai langkah serius agar hak masyarakat atas lahan mereka dapat ditindaklanjuti secara adil,” tegasnya.
AKP Erik Andersen yang mewakili Kapolres Barito Utara menanggapi situasi ini dengan menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan penelusuran ulang atas dokumen kepemilikan lahan mereka. “Apabila ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian dokumen, masyarakat dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen atau penyerobotan lahan,” ujarnya.
Kepala Desa Luwe Hulu, Arisandi, dalam kesempatan tersebut turut menyuarakan harapan warganya. Ia meminta DPRD agar bertindak tegas dalam menyelesaikan konflik antara pemilik lahan dan pihak perusahaan.
Lebih lanjut, Adi Suwarman, S.STP., M.Si selaku Camat Lahei Barat sebenarnya mengharapkan perusahaan PT. PADA IDI – PT. KDC bisa hadir pada kunjungan lapangan DPRD Barito Utara di Aula Kecamatan Lahei Barat untuk memediasi dan mencari solusi sebagai tindak lanjut RDP di DPRD Kabupaten Barito Utara terkait ganti rugi lahan warga yang belum diselesaikan yang di duga tumpang tindih kepemilikan. “ Mediasi ini seharusnya di hadiri Kades Muara Inu dan pihak terkait mengingat area IUP PT. PADA IDI – PT. KDC berada di wilayah Kecamatan Lahei dan Lahei Barat,” ungkap Adi Suwarman.
Kunjungan ini menegaskan komitmen DPRD Barito Utara dalam mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan setiap pihak yang terkait dalam konflik lahan dapat bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penulis : Henny
Redaktur : D10N
Foto : Tria
]]>Rombongan diterima pihak Sekretariat DPRD Kota Tangerang oleh Miharja Akhyat Mohammad, SE, Ak selaku Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat anggaran Sekretariat DPRD Kota Tangerang berlangsung dalam suasana keakraban dan silaturahmi mengingat ini kali pertama DPRD Kabupaten Barito Utara berkunjung secara kedinasan ke kota tangerang. Dalam kesempatan ini disampaikan Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP terkait pokok permasalahan dimana DPRD Kabupaten Barito Utara ingin mengetahui bagaimana yang dilakukan pemerintah kota tangerang dalam penyelesaian permasalahan penangan tenaga Non ASN atau Honorer.
Dalam tanggapannya Akhyat menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 semua Non ASN yang ada di Sekretariat DPRD Kota Tangerang sudah masuk database, dan hanya menyisakan diluar database yaitu tenaga kebersihan, cleaning service dan sopir pimpinan.
Lebih lanjut Ir. Hj. Mery Rukaini, M. IP menyampaikan, bahwa informasi yamg didapat dalam kunjungaan ini dapat dijadikan acuan bersama-sama Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan penanganan tenaga non ASN.
- Penulis : D10N
- Foto : Setwan Barut
Dalam sambutannya, Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Utara, Sudiyono, S.STP, M.Ec.Dev, menyampaikan bahwa Halal Bihalal menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara anggota dewan dan jajaran di sekretariat DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, turut mengapresiasi acara Halal Bihalal lingkup DPRD dan sekretariat DPRD. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD atas kerja sama selama ini. Mari kita jadikan momen Halal Bihalal ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan kinerja ke depan sehingga menjadi lebih baik lagi.
Acara diisi dengan rangkaian doa bersama dilanjutkan dengan momen saling memaafkan antara pimpinan, anggota dewan, dan staf sekretariat DPRD. Suasana haru dan kebersamaan terasa kental seiring permintaan maaf lahir batin yang disampaikan secara langsung.
- Penulis : Henny
- Redaktur : Sudiyono
- Foto : Irma
Panen raya padi serentak 14 provinsi digelar oleh Kementerian Pertanian yang dipusatkan di kabupaten Majalengka dan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
13 provinsi lainnya mengikuti panen raya padi secara daring. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah panen raya padi dipusatkan di Desa Pantik, Kecamatan Pantih Batu, Kabupaten Pulang Pisau,
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui zoom menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian dimana melalui program pertanian, kebutuhan pupuk di Kalimantan tercukupi dan petani mudah mendapatkannya.
Gubernur Agustiar Sabran juga melaporkan, capaian angka produktifitas lahan sawah padi di Kalimantan khususnya yang ada di lokasi program ketahanan pangan rata-rata 6,5 ton/ha, yang mana angka ini diatas rata-rata produksi lahan sawah nasional yaitu 5,4 ton/ha.
Sementara target total produksi gabah untuk Kalimantan Tengah adalah 1820 ton. Sedangkan total produksi gabah yang telah diserap bulog 3720 ton sehingga target capaian produksi padi di Kalimantan Tengah adalah 200%.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Mery Rukaini menyampaikan rasa senang bisa menghadiri kegiatan panen raya padi walaupun pemberitahuannya mendadak, dan harus menempuh perjalanan darat kurang lebih 500 km dengan waktu tempuh hampir 12 jam. Sempat istirahat 3 jam di Palangka Raya.
Undangan Gubernur Kalteng untuk kegiatan panen raya padi serentak di Desa Pantik tertanggal 5 April dan diterima pada siang hari tanggal 6 april 2025. “Kami yang berangkat dari Muara Teweh ini menempuh perjalanan sepanjang malam, dan diperjalanan kami sempat menyelinap masuk iring-iringan rombongan Bapak gubernur untuk bisa sampai ke lokasi tepat waktu,” cerita Mery Rukaini.
Menurut Mery Rukaini, banyak informasi yang sangat berharga diperoleh dengan menghadiri kegiatan ini khususnya mengenai kemajuan capaian program pertanian padi wilayah lain di Indonesia selain arahan dan program Bapak Presiden dalam rangka memajukan pertanian Indonesia.
Lebih lanjut Mery Rukaini mengajak seluruh anggota DPRD untuk mengawal dan mendorong program pemerintah daerah untuk memajukan pertanian di Barito Utara dengan bersinergi dengan pemerintah pusat guna mendukung produktifitas pertanian secara umum maupun pengembangan produksi pertanian lokal semisal padi varitas Talun Koyem atau jagung yang sesuai dengan kondisi wilayah di Barito Utara.
Dalam acara ini hadir pula Penjabat Bupati Barito Utara Drs. Mukhlis bersama seluruh Bupati se-Kalimantan Tengah.
- Penulis : Sudiyono
- Redaktur : Sudiyono
- Foto : Admin
Anggota DPRD HSU, H. Faturrahim A. Menyampaikan ucapan terima kasih sudah diterima dengan baik, dan menyampaikan maksud dan tujuan dari kunker ke DPRD Kabupaten Barito Utara ini adalah konsultasi dan sharing informasi tentang evaluasi dan penilaian atas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun anggaran 2024.
Selama kunjungan, kedua belah pihak melakukan diskusi mengenai berbagai informasi tentang evaluasi dan penilaian atas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun anggaran 2024.
Plt. Sekwan Barito Utara, Sudiyono menyampaikan bahwa Bupati Barito Utara Belum menyampaikan Laporan kinerja Pertanggungjawaban (LkPJ) tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Barito Utara, karena masih dalam proses penyusunan. Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 Bupati akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, ” Ungkap Sudiyono.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik di tahun 2025 dalam memperkuat hubungan antara DPRD Kabupaten HSU dan DPRD Barito Utara. Pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan kerjasama yang dilakukan melalui kunjungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas legislatif dan pelayanan publik.
- Penulis : Alam
- Redaktur : Sudiyono
- Foto : Alam
Kunjungan tersebut diterima oleh Hanida Rachmah, S.Pi, M.M selaku Kasubbag Fasilitasi Penganggaran, didampingi oleh Irda Muslimin, S.Sos, M.IP selaku Kasubbag Fasilitasi Pengawasan dan Cici Miliyanti, A.Md sebagai Verifikator Keuangan. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak saling bertukar informasi dan pengalaman terkait tata kelola keuangan, terutama dalam hal penyusunan dan pelaporan SPJ sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hanida menyambut baik kedatangan anggota DPRD Kabupaten Tabalong dan menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan momen penting untuk saling belajar dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kami sangat mengapresiasi kunjungan kunker dari DPRD Tabalong, ini adalah kesempatan bagi kami untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, terutama dalam hal penerapan Perpres Nomor 33 Tahun 2020,” ujarnya.
Sementara itu, Jurni, S.E Wakil Ketua DPRD Tabalong menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang tata cara pelaporan keuangan yang efektif dan efisien. “Kami berharap dapat mengambil banyak pelajaran dari Sekretariat DPRD ini, terutama dalam hal penerapan SPJ 30% untuk penginapan, sehingga kami dapat menerapkannya dengan baik di daerah kami,” kata Jurni.
Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik antara DPRD dan sekretariatnya di berbagai daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- Penulis : Henny
- Redaktur : Sudiyono
- Foto : anglerbarito